Peran Masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( Good Governance)

Peran Masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( Good Governance)

     Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan serangkaian  tindakan atau prosedur dalam menjalankan negara  sehingga mampu memberikan manfaat  sebesar –besarnya bagi kemakmuran rakyat .Untuk itu rakyat tidak boleh  berdiam diri hanya  sebagai obyek ,melainkan juga subyek .Inilah alasannya setiap tata kelola pemerintahan yang baik selalu melibatkan unsur transparansi pemerintahan.Peran masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah sebagai pengawas .Untuk mewujudakan  tata kelola pemerintahan yang baik ,masyarakat harus berperan aktif dalam mengawasi setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah .Masyarakat harus mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mampu menciptakan kesejahteraan umum ,bermanfaat bagi bangsa dan negara ,serta dikeluarkan dengan penuh kehati –hatian dan kebijaksanaan.

      Dampak Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan

Pemerintahan yang tidak transparan merupakan bentuk pemerosotan  dari bentuk pemerintahan yang demokrastis .Bentuk pemerintahan ini selalu berpengaruh pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang serba kacau dan diliputi oleh berbagai penyimpangan .

     Pemerintahan yang tidak transparan sangata berbahaya  jika diwujudkan dalam penyelenggaraan negara .Berikut ini beberpa dampak  atau akibat dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan,yaitu :

1.Masyarakat dan pers cenderung pasif  dan tidak kritis

2.Masyarakat tidak berdaya dan terkekang dengan berbagai aturan dan doktrin

3.Penguasa atau pemerintah  cenderung bertindak otoriter

4.Masyarakat mempunyai posisi tawar yang lemah dan lebih banyak yang hidup dalam ketakutan dan tekanan

5.Pemerintah sangat tertutup dengan segala keburukannya ,sehingga masyarakat banyak yang tidak tahu  terhadap apa yang terjadi di negaranya.

6.Segala pelayanan publik sarat dengan  korupsi ,kolusi dan nepotisme

7.Timbulnya arogansi kekuasaan dalam menentukan penyelenggaraan ,sehingga masyarakat tidak bisa berbuat apa –apa ketika melihat  penyimpangan dalam pemerintahan

8.Timbulnya pengangguran  dan masyarakat tidak memiliki daya saing

9.Masyarakat tidak mempunyai kekuatan  untuk mengontrol kinerja yang dilakukan pemerintah

10.Pemerintah tidak peduli  terhadap perubahan yang terjadi baik dimasyarakatnya  maupun luar negaranya

11.Masyarakat kehilangan keinginan untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam memajukan negaranya.

    Hal –hal diatas sangat berbahaya jika dibiarkan saja .Oleh karena itu ,perlu dilakukan upaya yang intensif  dari seluruh warga negara untuk mencegah terjadinya praktik penyelenggaraan pemerintahan

yang tidak transparan

Sumber MGMP PPKn Kab Banyumas ,Buku PPKn Kls XI Armiko ,Kokom Komalasari